Pemerintah RI dan DPR Akan Menanggapi Gugatan MFI (Mengenai Sensor Film)
Siaran Pers

Pemerintah dan DPR memberikan tanggapan atas gugatan mengenai sensor, seperti yang telah diajukan melalui Mahkamah Konstitusi pada pertengahan November lalu oleh kelima pemohon yang terdiri dari Anisa Nurul Shanty K. (Shanty-aktris), Muhammad Rivai Riza (Riri Riza-Sutradara), Nur Kurniati Aisyah Dewi (Nia diNata-Produser), Lalu Rois Amriradhiani (Direktur JiFFest) dan Tino Saroengallo (Sutradara).

Sidang ini berlangsung pada hari Rabu, 9 Januari 2008 ini di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sejak pukul 10:00 WIB. Kelima pemohon telah mengajukan gugatan atas pelanggaran terhadap hak akan informasi seperti yang tercantum pada pasal 28 UUD 1945. Rincian gugatan disampaikan para pemohon berdasarkan rangkaian peristiwa yang pernah mereka alami, sehubungan dengan pemotongan (sensor) terhadap hasil karya para pemohon. (Risalah sidang bisa didapatkan di www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Rangkaian sidang menyoal pelanggaran konstitusional warga negara oleh praktik sensor film di Indonesia ini merupakan kelanjutan kerja Masyarakat Film Indonesia (MFI) yang terbentuk pada tanggal 3 Januari 2007. Masyarakat Film Indonesia bekerja untuk mendorong kondisi yang lebih baik bagi film Indonesia yang masih terhambat karena sejumlah aturan yang berlaku saat ini justru melanggar/membatasi hak konstitusional para pembuat film dan penonton film.

Rangkaian persidangan menyoal sensor yang akan bertempat di Mahkamah Konstitusi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung. Pihak Pemohon akan mengajukan saksi-saksi ahli yaitu Goenawan Mohammad, Seno Gumira Ajidarma, M. Fadjroel Rachman, KH Abdurrachman Wahid, Ariel Herjanto, MA., dan Zoemrotin KS.