Menggagas Alternatif Sensor Film
Berita Pers

Persoalan sensor film merupakan persoalan yang selalu aktual di Indonesia. Tidak terkecuali pada masa pascareformasi 1998 ini. Persoalan sensor film menjadi semakin relevan untuk dibicarakan pada saat ini karena terkait dengan persoalan kebebasan untuk berekspresi dan mengungkapkan pendapat yang mana menjadi salah satu tuntutan dari gerakan Reformasi itu sendiri. Film memang tidak seberuntung dua ‘saudara’-nya, yakni pers dan penyiaran, yang mana telah menikmati cukup banyak kebebasan dari kontrol penguasa seiring dengan diterapkannya Undang-Undang Pers No. 40/1999 dan Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002.

Pada sisi lain, gagasan penghapusan sensor film, sebagaimana yang digagas Masyarakat Film Indonesia (MFI), mengundang reaksi yang cukup keras. Keinginan MFI untuk melakukan Judicial Review atas Undang- Undang Perfilman No. 8/1992 mendapatkan tentangan, bahkan dari dalam kalangan perfilman sendiri. Ini terlihat dari perdebatan-perdebatan yang muncul di seputar persoalan sensor film, baik di arena pengadilan Mahkamah Konstitusi, di media massa, maupun di dalam forum- forum diskusi dan seminar. Alasan yang dikemukakan oleh pihak yang kontra penghapusan sensor film umumnya adalah alasan melindungi moral dan budaya dan alasan melindungi konsumen film dari kebebasan yang tidak terbatas akibat ketiadaan sensor film.

Munculnya tudingan-tudingan negatif terhadap tuntutan MFI tersebut menunjukkan bahwa persoalan sensor, persoalan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat, serta persoalan perlindungan terhadap konsumen film dipahami secara berbeda-beda oleh pihak-pihak yang terlihat di dalam perdebatan. Untuk itulah, Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) bermaksud mengadakan diskusi mengenai persoalan sensor dengan tema “Menggagas Alternatif Sensor Film”. Diskusi ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari persoalan sensor film, tanpa mengecilkan arti kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat; dan tanpa mengabaikan persoalan perlindungan konsumen film.

Diskusi “Menggagas Alternatif Sensor Film” ini akan diselenggarakan pada tanggal 27 February 2008, jam 10.00-13.00 WIB di Bentara Budaya, Kota Baru, Jogjakarta. Diskusi ini akan menghadirkan beberapa orang panelis, antara lain:

Perjuangan Menghapus Sensor Film: Pengalaman MFI
- Masyarakat Film Indonesia (Mira Lesmana, Riri Riza, Abduh Aziz)
Perspektif Filosofis Sensor Film
- Budi Irawanto (Peneliti Pusat Studi Sosial Asia Tenggara-UGM)
Sensor dalam Perspektif Hukum Media
- Ashadi Siregar (Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi UGM)
Media Literacy sebagai Alternatif Sensor Film
- Pitra Narendra (Peneliti Pusat Kajian Media dan Budaya Populer)

Tiap-tiap panelis akan menyoroti persoalan sensor film dan kemudian berusaha memaparkan alternatif-alternatif yang tersedia, selain sensor film, misalnya lembaga klasifikasi film, undang-undang distribusi, dan media literasi.

Keterangan lengkap mengenai jadwal silahkan klik Agenda