
![]() |
awal | resensi | wawancara | artikel | esai | kabar terkini | filmsiana | agenda | hubungi kami | peta situs |
Gie:
SHG dan Han: Inklusi dan Eksklusi Penggambaran SHG yang demikian, bukan hanya menyajikan sebuah ‘kontestasi’ atas stereotip etnis yang selama ini dilekatkan pada kaum Tionghoa, tetapi juga meletakkan kuasa pengetahuan yang bahkan menjauhkan atau sebaliknya, menguatkan stereotip etnis ini. Selain karakter SHG, karakter beretnis Tionghoa yang menonjol dalam film ini adalah Han. Teman kecil SHG ini digambarkan berasal dari keluarga yang miskin. Bahkan bisa diduga, ia adalah anak angkat dari Tante Han. Dalam satu adegan awal, Tante Han bahkan berkata, “Emang anak gak tau diuntung lu! Udah bagus ada yang ngasih makan….” Karakter Han ini menyajikan sebuah representasi yang lain atas etnis Tionghoa. Dalam sebuah pertemuan kembali di sekitar Kramat, kita bisa melihat bahwa Han mengambil jalan yang jauh berbeda dengan Gie. Bukannya kuliah seperti Gie, Han justru harus bekerja. Informasi ini terlihat dari setting dialog antara Gie dan Han di warung di dekat sebuah pabrik, tempat Han bekerja. Dari dialog yang dilakukan dua orang ini, ternyata Han sudah menjadi salah satu kader PKI. Seperti juga yang telah tampil di beberapa adegan di bagian depan, pendukung-pendukung PKI selalu ditampilkan sebagai orang-orang ‘miskin’, baik miskin material maupun pengetahuan. Keikutsertaan orang-orang ini dalam politik lebih didorong oleh impian dan harapan untuk memperbaiki hidup, bukan semangat idealis untuk mencapai ‘sesuatu’. Istilah-istilah borjuis bagi ‘sesuatu’ seperti demokrasi, keadilan sosial, kebenaran, dan lain-lain, bukanlah sesuatu yang penting bagi rakyat golongan bawah. Kutipan dialog SHG dan Han berikut memberikan argumentasi untuk pernyataan tadi.
Tentu saja, Han tidak ditampilkan membaca buku-buku, atau berdiri di depan mimbar dan bicara tentang perjuangan kaum Komunis, tidak pula Han ditampilkan naik gunung atau punya waktu dan uang banyak untuk bersenang-senang seperti SHG. Maka yang disebut Han sebagai “tugas untuk memastikan rakyat kita yang miskin bisa hidup layak” memiliki dimensi yang berbeda bagi SHG. Bagi Gie memastikan rakyat bisa hidup layak bisa dilakukan dengan protes terhadap DPR dan Presiden, membaca banyak buku, naik gunung, dan berdiskusi. Bagi Han, memastikan rakyat bisa hidup layak berarti menjadi anggota Partai Komunis Indonesia, menjadi bagian massa proletariat yang akan menghancurkan kaum kapitalis dan agen-agennya, termasuk di dalamnya kelas menengah, seperti SHG. Persoalan di sini, bukanlah persoalan bagaimana memastikan rakyat bisa hidup layak. Persoalannya adalah dua orang ini memiliki posisi politik yang berbeda karena mereka berasal dari kelas yang berbeda: kelas borjuis / kelas mengah dan golongan rakyat bawah. Rakyat bawah ditampilkan menjatuhkan pilihan-pilihannya tidak berdasarkan rasionalitas dan pengetahuan yang cukup (dengan membaca banyak buku), tapi mereka menjatuhkan pilihan pada satu ideologi tertentu karena harapan dan mimpi-mimpi untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tak heran, proses ekslusi, baik Han sebagai figur komunis yang memang sudah liyan bagi Indonesia, sekaligus sebagai kelas bawah nampak dalam adegan penangkapan Han. Penguasa Orde Baru via militer, bekerja untuk melakukan eksklusi, bukan saja Han sebagai komunis tapi juga Han sebagai kelas bawah. Dan Gie, sebagai kelas menengah, tidak bisa tidak selain diam dalam kebisuan. Adegan beberapa tahun kemudian, ketika Gie bertemu dengan Tante Tjin Han menyajikan sebuah gambaran dilematis tentang peran ‘kelas menengah intelektual’ seperti Gie terhadap peristiwa pembantaian besar-besaran terhadap kaum Komunis, termasuk Han.
Dalam sebuah wawancara, SHG melihat bahwa persoalan pembantaian orang-orang PKI ini dengan sendirinya akan menguatkan dominasi militer. Begini ucapnya:
Dalam sebuah adegan, Gie menulis demikian,
Ungkapan-ungkapan SHG ini terdengar sangat rasional, ilmiah, sistematis, tertata, tetapi kering emosi. Pembantaian ratusan ribu orang menjadi statistik yang menjadi landasan bagi analisis kekuatan politik di level nasional. Lalu kemana suara para korban, keluarga korban, dan orang-orang yang berada di golongan bawah negeri ini? Kemana tangisan, jeritan, dan penderitaan kaum-kaum tak bersalah yang dibantai karena pilihan ideologinya ini? Hal ini terlihat sejalan dengan salah satu tajuk di harian Mahasiswa Indonesia, corong perjuangan mahasiswa (yang adalah kelas menengah dan menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik) pada masa awal pembentukan Orde Baru, terlihat di adegan ketika Gie bertemu Soenarto. Begini tulisannya, CINA, PKI = MATI. Tajuk ini mewakili bukan saja eksklusi dan penolakan atas etnis yang dianggap lain, tapi juga stereotip yang dilekatkan pada etnis ini, yakni sebagai pendukung dan pemasok modal bagi operasional golongan komunis (PKI). Pada tahun-tahun itu (1965-1966) sentimen anti-Tionghoa memang meningkat pesat, bukan saja karena perang propaganda yang dilancarkan oleh Baperki vs. LPKB, tapi timbul kecurigaan bahwa orang-orang Tionghoa di Indonesia dan negara Tiongkok membantu PKI untuk melakukan kudeta.[15]
Ambiguitas Maka film ini menampilkan dua representasi yang saling berlawanan, yakni Tionghoa yang masuk wilayah pusat dan mereka yang berada di periferi. Dan menurut Stuart Hall, ambiguitas representasi ini akan selalu hadir dalam usaha untuk menampilkan ‘representasi positif’ suatu etnis/identitas.
Representasi yang bersifat ambigu ini akan bisa mendapatkan tempat yang lebih tidak rasis ketika ia ditempatkan dalam wacana tentang kuasa. SHG sebagai sosok Tionghoa idealis, seperti juga kelas menengah lainnya di Indonesia, tidak bisa berbuat apa-apa ketika ‘kelas bawah’ mengalami penindasan. Kelas menengah intelektual, yakni mahasiswa yang merupakan kekuatan baru pasca-perang kemerdekaan, baik di tahun 1966 maupun di tahun 1998, sama-sama tidak berdaya. Mereka memang menginisiasi perubahan, tapi kemudian, sejarah berulang. Kelas ini terserap menjadi kolaborator kaum penindas. Etnis Tionghoa, sebagai korban ‘abadi’ dalam gejolak-gejolak sosial di Indonesia, tidak memiliki pelindung dari persoalan ini, tidak pula kelas menengah intelektual yang selama ini mempromosikan persamaan, anti-diskriminasi, demokrasi dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, nyata terlihat bahwa Tionghoa lagi-lagi menempati posisi sebagai periferi, di mana tempatnya di dalam sejarah dan media coba dikeluarkan (ekslusi) dari apa yang disebut ‘normal’ dan mayoritas.**** Catatan akhir: |
|
awal | resensi | wawancara | artikel | esai | kabar terkini | filmsiana | agenda | hubungi kami | peta situs Untuk saran dan kritik kirimkan ke kritiksaran@rumahfilm.org. Untuk sumbangan artikel, berita dan esai kirimkan ke redaksi@rumahfilm.org. Gunakan minimum display setting 1024 x 768 dan Mozilla Firefox sebagai browser agar memperoleh tampilan website terbaik © 2007 rumahfilm.org |